CPNS 2013 Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak mendapat jatah kuota CPNS 2013, akibat lemahnya kemampuan Pemprov Banten, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, dalam melakukan lobi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Karena itu, Komisi I DPRD Banten menyoroti kinerja BKD Banten terkait tidak dapatnya jatah kuota CPNS 2013 untuk Pemprov Banten.

Komisi I DPRD Banten menila Kepala BKD Banten Anwar Mas’ud sangat lemah dalam melakukan lobi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), baik untuk mendapatkan kuota CPNS 2013 maupun menyelesaikan permasalahan honorer kategori satu (K1) dan kategori dua (K2).

“Ratuan tenaga honorer K1 hingga saat ini belum mendapat kejelasan menjadi PNS karena lambannya BKD Banten. Kelambanan BKD Banten ini menyebabkan Pemprov Banten sendiri tidak mendapatkan jatah CPNS 2013. BKD lemah dalam pendekatannya, terutama melalui pendekatan politik,” tegas anggota Komisi I DPRD Banten Siti Saidah Silalahi, di Serang, Selasa (23/7).

Siti Saidah mengatakan, lemahnya lobi-lobi yang dilakukan Pemprov Banten ke pusat terlihat saat Komisi I DPRD Banten melakukan kunjungan kerja ke BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketika itu, lanjut Siti, pihaknya menyaksikan bagaimana pemerintah provinsi dari daerah lain mengawal semua proses yang ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Bahkan kepala dinas dan sekretaris daerah yang terjuan langsung untuk mengawal proses tersebut di pusat,” ujarnya.

Dia mengatakan, untuk Pemprov Banten sendiri hanya pejabat eselon III yang ditugaskan untuk mengawal proses tenaga kerja K1. Padahal dari beberapa daerah lain, sekretaris daerah yang langsung mengawal, termasuk soal jatah kuota CPNS.

Sementara itu, Kepala BKD Banten Anwar Mas’ud mengatakan, kendati Pemprov Banten tidak mendapatkan jatah kuota CPNS 2013, namun ada tiga kabupaten/kota lain yang memperoleh jatah CPNS yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan mendapat jatah 100 orang, Pemkot Cilegon 50 orang, dan Pemkab Serang 50 orang.